Satpol PP Kabupaten Bekasi Dorong Tertib Tahapan Pemilu

banner 468x60

Oleh:H.Razali Berabo
Feb : 20 – 2023

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) pada Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ganda Sasmita saat memberikan arahan kepada anggota.

Cikarang Pusat – berabonews.com

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi terus mengawal tahapan Pemilu 2024. Untuk memaksimalkan setiap tahapan, pihaknya rutin melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi.

Plt Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Deni Mulyadi mengatakan, pihaknya akan melakukan penindakan jika menemukan pelanggaran yang mengganggu ketertiban masyarakat. Di antaranya, pemasangan baliho atau spanduk yang mengganggu ketertiban umum.

Iya, saat ini ramai informasi baliho dan spanduk caleg yang bermunculan. Untuk mengawal, kita  berkoordinasi dengan KPU terkait dengan yang dimaksud. Kita akan lakukan kajian dulu, kalau ada yang melanggar kita tindak lanjuti dengan aturan yang berlaku, katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) pada Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ganda Sasmita mendorong KPU dan Bawaslu membahas secara langsung kaitan dengan tahapan dan potensi pelanggaran yang akan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Kami akan terus melakukan koordinasi, guna kelancaran dan ketentraman masyarakat. Untuk kelancaran tahapan kita akan terus mengawal, katanya.

Saat ini KPU sudah memulai tahapan Pemilu seperti pelantikan PPK sampai tingkat desa. Tahapan lanjutan yang saat ini dijalankan yakni melakukan coklit bagi pemilih.

Mungkin dalam waktu dekat akan ada koordinasi dengan kita Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kaitannya Satpol PP Kabupaten Bekasi, kaitan baliho dan spanduk. Banyak yang menanyakan ke kami, tapi kita masih menunggu, katanya.

Di lain tempat, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin mengatakan, kaitan dengan pemasangan spanduk dan baliho partai sudah diperbolehkan. Jika ada pelanggaran dalam pemasangan, sudah menjadi wewenang Pemda melakukan penindakan.

Kegiatan sosialisasi partai diperbolehkan. Jika ada pelanggaran Perda maka menjadi wewenang Pemda, tandasnya.(ADV)

"

Pos terkait

"

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *